Dua Tahun Kemenko PM, Menko Muhaimin Perkuat Tiga Fondasi Pemberdayaan Masyarakat

Selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) memperkuat tiga fondasi untuk mengubah pendekatan penanggulangan kemiskinan, yakni Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), perubahan paradigma pemerintah menuju pemberdayaan, serta kolaborasi seluruh potensi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar mengatakan, ketiga fondasi tersebut menjadi pijakan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi juga membuka jalan bagi masyarakat untuk mandiri dan menjadi pelaku ekonomi.

“Pijakan dasar yang pertama, kita telah menghasilkan DTSEN yang bisa menjadi rujukan penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi, efektif, dan tepat sasaran,” ujar Menko Muhaimin di Pekanbaru, Riau, Kamis (22/10/2026).

Pemerintah memiliki tanggung jawab menjangkau sekitar 23 juta sasaran, 88 kabupaten/kota dan 16.550 desa/kelurahan prioritas.

Fondasi kedua adalah perubahan paradigma dan cara kerja pemerintah, dari yang semula berfokus pada bantuan sosial menuju pemberdayaan.

“Pada saatnya kita akan sampai pada tahap para penerima bantuan sosial akan berkurang jumlahnya, menjadi manusia-manusia dan pribadi-pribadi yang mandiri serta menjadi pelaku ekonomi,” tegasnya.

Perubahan pendekatan tersebut diwujudkan melalui berbagai program lintas sektor. Di bidang kelautan dan perikanan, pengembangan kampung nelayan membuka akses terhadap permodalan, sarana produksi, bahan baku, dan peralatan.

Sementara itu, program Permodalan Nasional Madani (PNM) mendorong lahirnya pengusaha baru sekaligus memperkuat ekosistem usaha masyarakat.

Fondasi ketiga adalah pelibatan seluruh potensi masyarakat dalam pemberdayaan.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan berbagai elemen masyarakat perlu bergerak bersama untuk memperluas peluang ekonomi, memperkuat kapasitas pelaku usaha, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas.

Penguatan ketiga fondasi tersebut berjalan seiring dengan penurunan angka kemiskinan nasional yang kini berada pada 8,07 persen, dari sebelumnya 9,03 persen. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi maksimal 5 persen pada 2029.

Pemberdayaan juga menyasar keluarga penerima bantuan sosial, termasuk melalui Sekolah Rakyat yang memberikan akses pendidikan 44.000 anak dari keluarga miskin, sembari mendorong orang tua mereka membangun kemandirian ekonomi.

Bagi Kemenko PM, ketiga fondasi tersebut harus berjalan beriringan, yaitu data yang akurat membantu menentukan sasaran, perubahan paradigma mengarahkan program pada peningkatan kapasitas masyarakat, dan kolaborasi memastikan peluang pemberdayaan menjangkau lebih banyak warga.

“Untuk menjaga keberlanjutan program, kita terus mengkoordinasi, mengharmonisasi, dan mensinergikan seluruh kementerian/lembaga. Ada Inpres yang menjadi rujukan agar semua kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah tunduk dalam program-program pemberdayaan,” jelas Menko Muhaimin.

Dengan pendekatan ini, masyarakat diharapkan tidak hanya terlindungi dari risiko kemiskinan, tetapi juga memiliki akses, kemampuan, dan kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih mandiri dan sejahtera.

Instagram: @kemekopmri

TikTok: @kemenkopm

X: @kemenkopmri

Biro Komunikasi, Pengelolaan Data, dan Informasi

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat