Pemerintah Tetapkan 88 Lokasi Prioritas hingga Tingkat Desa untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

Upaya mengurangi kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem kini dilakukan dengan pendekatan yang semakin terarah. Melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 6 Tahun 2026, pemerintah menetapkan 88 lokasi prioritas pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang menjangkau hingga tingkat desa dan kelurahan.

Langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan nasional turun menjadi 5 persen pada tahun 2029, sekaligus menghapus kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen pada tahun 2026.

Penetapan lokasi prioritas hingga tingkat desa menjadi terobosan penting agar berbagai program pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang paling membutuhkan. Dengan mengetahui secara lebih rinci kondisi setiap wilayah, intervensi yang dilakukan dapat menjadi lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang nyata.

Sebanyak 88 lokasi prioritas tersebut ditetapkan berdasarkan Indeks Prioritas Desa yang mengukur berbagai aspek, mulai dari kondisi infrastruktur dasar, akses pendidikan dan kesehatan, ketersediaan sarana ekonomi, hingga kondisi sosial masyarakat. Selain itu, data kependudukan dan tingkat kemiskinan yang bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) juga menjadi dasar dalam menentukan wilayah prioritas.

Sebagai kementerian yang mengoordinasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat lintas sektor, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, BUMN, lembaga penempatan kerja, pelaku UMKM, hingga berbagai elemen masyarakat.

Peran Kemenko PM tidak hanya memastikan program berjalan, tetapi juga menghubungkan berbagai pihak agar upaya pengentasan kemiskinan dilakukan secara terpadu. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh akses terhadap pekerjaan, pelatihan, pengembangan usaha, dan peluang peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari implementasi di daerah prioritas, Kemenko PM akan melaksanakan Global Talent Day Kebumen Job Fair PMI Expo 2026 di Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini menjadi ruang bagi para pencari kerja untuk bertemu langsung dengan dunia industri dan lembaga penempatan kerja, sekaligus memperoleh informasi mengenai peningkatan keterampilan dan peluang kerja yang aman serta produktif, baik di dalam maupun luar negeri.

Sementara itu di Kabupaten Banyumas, Kemenko PM juga mendorong Pengembangan Kawasan Ekspor Gula Kelapa di Desa Cilongok. Program ini diharapkan mampu memperkuat rantai ekonomi masyarakat berbasis komoditas unggulan daerah, meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan petani dan pelaku usaha desa.

Kabupaten Kebumen dan Banyumas juga masuk ke dalam kategori daerah yang mendapatkan perhatian khusus. Kedua wilayah ini dinilai memiliki tantangan sekaligus potensi besar untuk didorong melalui berbagai program pemberdayaan yang mampu membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menggerakkan ekonomi lokal.

Melalui penetapan 88 lokasi prioritas ini, pemerintah ingin memastikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan semata. Yang lebih penting adalah menghadirkan kesempatan bagi masyarakat untuk tumbuh, bekerja, berusaha, dan menjadi lebih mandiri.

Dengan kerja sama lintas sektor dan fokus intervensi yang lebih tepat hingga tingkat desa, pemerintah optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai, sekaligus membuka jalan bagi lahirnya masyarakat yang semakin berdaya, produktif, dan sejahtera.

Instagram: @kemenkopmri
TikTok: @kemenkopm
X: @kemenkopmri

Biro Komunikasi Pengelolaan Data dan Informasi
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat