Pajak Royalti Penulis Turun, Angin Segar untuk Kreator dan Industri Literasi

Kabar baik datang untuk para penulis dan pelaku industri kreatif di Indonesia. Pemerintah resmi menyepakati penurunan tarif pajak royalti penulis dari 15 persen menjadi hanya 1,5 persen final. Kebijakan ini dianggap jadi langkah baru yang lebih berpihak kepada kreator sekaligus mendukung tumbuhnya industri literasi tanah air.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri sejumlah kementerian, termasuk Menteri Keuangan dan Menteri Ekonomi Kreatif.

Buat banyak penulis, kebijakan ini tentu jadi kabar yang melegakan. Selama ini, royalti buku sering kali dianggap belum cukup besar, apalagi masih dipotong pajak yang cukup tinggi. Dengan tarif baru yang lebih ringan, para penulis diharapkan bisa lebih fokus berkarya dan mengembangkan kreativitasnya.

Adanya kebijakan tersebut merupakan bentuk respons pemerintah terhadap aspirasi para penulis yang sebenarnya sudah diperjuangkan sejak 2017. Menariknya, sebelum keputusan ini diambil, pemerintah juga tidak bergerak sendirian.

Kementerian Ekonomi Kreatif sejak 2025 sudah menggelar berbagai diskusi bersama penulis, editor, ilustrator, penerbit, komunitas literasi, hingga asosiasi industri penerbitan. Bahkan, pemerintah turut menggandeng POLTAX FIA UI untuk mengkaji sistem perpajakan royalti agar lebih adil dan sesuai dengan kondisi industri kreatif saat ini.

Langkah ini menunjukkan bahwa dunia literasi kini semakin dipandang sebagai bagian penting dalam pemberdayaan masyarakat. Sebab, industri penerbitan bukan hanya soal buku semata, tetapi juga melibatkan banyak sektor ekonomi kreatif lain, mulai dari ilustrator, desainer, percetakan, toko buku independen, hingga komunitas membaca dan menulis di berbagai daerah.

Kalau ekosistemnya sehat, dampaknya juga bisa dirasakan lebih luas. Penulis semakin produktif, penerbit lebih berkembang, komunitas literasi makin hidup, dan peluang kerja di sektor kreatif pun ikut bertambah.

Pemerintah berharap penurunan pajak royalti ini bisa menjadi stimulus agar para kreator terus menghasilkan karya berkualitas sekaligus mendorong industri penerbitan Indonesia menjadi lebih kompetitif.

Rencananya, kebijakan baru ini akan mulai diterapkan pada Semester II tahun 2026 setelah proses perubahan aturan perpajakan diselesaikan oleh Kementerian Keuangan.

Bagi para penulis, keputusan ini bukan sekadar soal pajak yang lebih kecil. Lebih dari itu, ini menjadi tanda bahwa karya kreatif dan dunia literasi mulai mendapatkan ruang dan perhatian yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat.