Menko PM: Pemerintah Perkuat Perlindungan Pers di Tengah Disrupsi Digital

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menyampaikan disrupsi digital dan perkembangan AI telah mengubah lanskap industri media secara signifikan.

Kompetisi tidak lagi hanya terjadi antarperusahaan pers, melainkan antar model bisnis, antar platform, bahkan antar cara menjangkau audiens yang semakin terfragmentasi.

Dalam konteks tersebut, Menko Muhaimin menegaskan bahwa negara tidak akan tinggal diam. Pemerintah berkomitmen memastikan media massa tetap menikmati mata rantai ekonomi yang adil agar jurnalisme berkualitas dapat terus hidup sebagai suluh demokrasi dan penjaga akal sehat masyarakat.

“Pemerintah tidak akan membiarkan pers berjalan sendirian. Upaya-upaya untuk melindungi kerja-kerja pers harus terus diperkuat bersama,” ucap Menko Muhaimin kepada wartawan di Serang, Banten, Senin (09/02/2026).

“Kebijakan untuk mengokohkan ekonomi media, seperti advokasi publisher rights sebagaimana telah dilakukan pemerintah negara-negara maju, juga harus kita jalankan dengan sungguh-sungguh,” sambungnya.

Menko Muhaimin juga mengingatkan bahwa kemajuan teknologi informasi membawa peluang besar sekaligus risiko serius. Banjir informasi dan konten tidak berkualitas berpotensi menurunkan daya nalar publik, fenomena yang kini dikenal luas sebagai brain rot.

Lebih lanjut, Menko Muhaimin mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan insan pers dalam menghadirkan konten-konten edukatif dan inspiratif, khususnya terkait program-program prioritas nasional seperti Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Desa, yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan masa depan bangsa.

“Presiden berharap Hari Pers Nasional ini menjadi momentum konsolidasi menghadapi tantangan baru, menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan baru sehingga semangat jurnalisme, semangat media kepada masyarakat itu benar-benar bisa terwujud melalui konsolidasi,” ujar Menko Muhaimin.

Terkait kondisi banyaknya media yang menghadapi tekanan ekonomi dan pemutusan hubungan kerja, Menko Muhaimin menegaskan bahwa pemerintah bersama Dewan Pers serta kementerian terkait tengah mendorong pembangunan ekosistem ekonomi media yang sehat.

“Nanti tentu kolaborasi terus dijalankan, nanti ada usulan dari Dewan Pers, ada distribusi iklan yang merata misalnya. Tentu kita harus dukung mulai dari regulasinya sampai pada aspek-aspek teknisnya,” pungkasnya.

Nomor: 16/KPI/HM.04/02/2026

Instagram: @kemekopmri
TikTok: @kemenkopm
X: @kemenkopmri

Biro Komunikasi Pengelolaan Data dan Informasi
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat