Kemenko PM Dorong Penguatan Peran Pesantren dan Lembaga Ekonomi Desa untuk Penghapusan Kemiskinan di Jawa Timur

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Desa, Desa Tertinggal, dan Desa Tertentu Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, memimpin kegiatan Pilot Project Optimalisasi Peran Pondok Pesantren dan Lembaga Ekonomi Desa di Perdesaan Jawa Timur yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar, Karanggeneng, Lamongan, Jawa Timur, jumat (14/11).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Inklusif, dengan fokus memperkuat kolaborasi antara pondok pesantren, koperasi desa, dan badan usaha milik desa (BUMDes) serta UMKM sebagai mitra strategis pemerintah di tingkat akar rumput.

Dalam arahannya, Deputi menekankan pentingnya peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat desa.

“Pesantren tidak hanya mencetak generasi berilmu, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi umat. Melalui kolaborasi dengan lembaga ekonomi desa, kita ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi juga berarti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penghapusan kemiskinan,” ujar Abdul Haris.

Kegiatan ini diisi dengan Sesi Workshop yang menghadirkan berbagai pihak lintas sektor, antara lain Pondok Pesantren Sunan Drajat, Ponpes Sido Giri, Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan UKM, BRIN, Rumah Zakat, BRI, serta Dinas PMD Lamongan, yang memaparkan praktik baik, inovasi, serta model kolaborasi pemberdayaan masyarakat melalui unit usaha pesantren dan koperasi desa.

Selain itu, kegiatan juga menampilkan Sesi Sinergi dan Booth Pameran Program yang mempertemukan berbagai mitra strategis seperti Bank BRI, BNI, Mandiri, BTN, BSI, Rumah Zakat, BAZNAS, Kemenkop UKM, Kemenag, BRIN, serta pesantren mitra daerah, guna memperkuat kemitraan konkret dan konsultasi program pemberdayaan di tingkat lokal.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, menjelaskan bahwa pilot project ini menjadi wujud nyata kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di perdesaan.

“Kegiatan ini memperlihatkan bagaimana pesantren dan lembaga ekonomi desa bisa menjadi pusat sinergi ekonomi rakyat. Model seperti ini dapat mempertemukan potensi lokal, lembaga keuangan, dan inovasi teknologi agar menghasilkan dampak ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Abdul Haris.

“Kami berharap praktik baik yang muncul dari Lamongan ini dapat direplikasi di wilayah lain. Prinsipnya sederhana: pemberdayaan yang inklusif harus dimulai dari akar, dari masyarakat itu sendiri,” tambahnya.

Deputi menekankan, praktik baik dari pilot project ini akan menjadi dasar penguatan jejaring pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren dan ekonomi desa di berbagai daerah.

“Dari Lamongan, kita ingin mengirim pesan bahwa kemandirian ekonomi masyarakat bisa tumbuh dari akar, dari desa, dari pesantren. Inilah makna sejati pemberdayaan,” tutup Abdul Haris.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem pemberdayaan masyarakat yang inklusif, kolaboratif, dan berkeadilan di seluruh Indonesia.

Instagram:@kemenkopmri
Tiktok:@kemenkopm
X:@kemenkopmri

Nomor:154/KPI/HM.04/11/2025

Biro Komunikasi dan Pengelolaan Data dan Informasi
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat