Kemenko PM Dorong Pemberdayaan Masyarakat Jadi Kunci Keluar dari Middle-Income Trap

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk keluar dari middle-income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi Sugeng Bahagijo dalam Seminar Nasional ‘Tantangan Pemberdayaan Masyarakat Menghadapi Middle-Income Trap di Indonesia’ di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (21/05/2026).

“Seminar Nasional ini merupakan momentum yang sangat bermakna sebagai wujud nyata dari sinergi antara dunia akademik dan pengambil kebijakan dalam upaya bersama merumuskan jawaban atas salah satu pertanyaan terbesar bangsa, yaitu bagaimana Indonesia keluar dari jebakan kemiskinan struktural dan benar-benar menuju kemakmuran yang inklusif,” ujar Sugeng.

Sugeng menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2026 sebesar 5,61 persen secara tahunan merupakan capaian yang patut diapresiasi karena menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari angka semata.

“Yang menentukan masa depan adalah strukturnya. Tantangan kita hari ini adalah memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar mampu menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia saat ini menghadapi tantangan struktural berupa masih dominannya lapangan kerja bernilai tambah rendah, penurunan upah riil pekerja, hingga ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan penguatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat hingga ke tingkat desa.

Sugeng menyebut sejak 2023 Indonesia telah masuk dalam kategori Upper Middle-Income Country menurut Bank Dunia. Namun, posisi tersebut dinilai masih rentan terhadap risiko middle-income trap apabila transformasi struktural tidak dilakukan secara menyeluruh.

Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat inovasi, investasi produktif, kualitas modal manusia, serta digitalisasi yang inklusif agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif dan berdaya saing.

Pemerintah, lanjut Sugeng, terus mendorong berbagai program prioritas untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, Sugeng menegaskan bahwa paradigma pemberdayaan masyarakat tidak boleh hanya berhenti pada bantuan sosial semata.

“Kita tidak hanya ingin masyarakat menerima bantuan, kita ingin masyarakat menjadi pelaku aktif dalam transformasi ekonomi nasional. Inilah yang membedakan program sosial jangka pendek dengan investasi pemberdayaan yang mengubah nasib masyarakat secara berkelanjutan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sugeng juga mengajak kalangan akademisi untuk terus menjadi mitra kritis pemerintah melalui riset yang tajam, berbasis bukti, dan mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang implementatif. Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah menjadi faktor penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Kita membutuhkan Indonesia yang tumbuh bersama bukan hanya tumbuh di tengah, sementara pinggiran tertinggal. Menjawab tantangan Indonesia Emas 2045 membutuhkan kolaborasi antara kekuatan ilmu pengetahuan dan ketegasan kebijakan,” pungkas Sugeng.

Nomor: 111/KPI/HM.04/05/2026

Instagram: @kemenkopmri

TikTok: @kemenkopm

X: @kemenkopmri

Biro Komunikasi Pengelolaan Data dan Informasi
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat