Ekonomi Pancasila, Saat Pembangunan Tak Lagi Hanya Soal Angka

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini dimanfaatkan Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan kembali arah pembangunan ekonomi Indonesia. Bukan sekadar mengejar pertumbuhan tinggi, tetapi memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat luas.

Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa ekonomi Indonesia harus kembali berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara masyarakat kecil masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

Pesan yang dibawa cukup sederhana, tetapi dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Anak-anak harus mendapatkan gizi yang cukup, petani harus mudah memperoleh pupuk dengan harga terjangkau, nelayan perlu akses pasar yang adil, dan pekerja harus memiliki penghasilan yang layak.

Pemerintah juga menilai kekayaan alam Indonesia tidak boleh hanya menjadi komoditas yang keuntungannya mengalir ke luar negeri. Karena itu, berbagai kebijakan seperti hilirisasi industri, penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor, hingga ekspor satu pintu terus didorong agar manfaat sumber daya alam bisa lebih banyak dinikmati di dalam negeri.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun ekonomi yang lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada pihak luar. Dengan hilirisasi, misalnya, Indonesia diharapkan tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga mampu menciptakan industri yang membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Selain itu, Presiden juga memberi perhatian besar pada ekonomi kerakyatan. Koperasi, UMKM, dan desa disebut sebagai fondasi penting untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dari bawah.

Koperasi dinilai bisa menjadi alat untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, sementara UMKM tetap menjadi penggerak ekonomi yang paling dekat dengan kehidupan rakyat sehari-hari. Di sisi lain, desa juga didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru agar pembangunan tidak hanya terpusat di kota-kota besar.

Semangat yang dibawa dalam ekonomi Pancasila sebenarnya bukan hal baru. Konsep ini sudah dirancang para pendiri bangsa dan tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional.

Karena itu, pembangunan ekonomi ke depan diharapkan tidak hanya fokus pada investasi dan pertumbuhan, tetapi juga memastikan masyarakat ikut menjadi pelaku utama pembangunan. Rakyat bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga bagian penting yang menentukan arah pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di tengah tantangan ekonomi global yang terus berubah, pendekatan ini dianggap penting agar pembangunan tetap punya arah yang jelas, yaitu menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi seluruh masyarakat.

Lewat semangat Hari Lahir Pancasila, pemerintah ingin menunjukkan bahwa kemajuan Indonesia bukan hanya soal angka statistik ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat bisa hidup lebih layak, lebih berdaya, dan merasakan manfaat pembangunan secara langsung.