Di Tahun Pertama, Kemenko PM Langsung Raih Opini WTP dari BPK

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Senin (13/07/2026).

Capaian tersebut menjadi tonggak penting bagi Kemenko PM sebagai kementerian baru dalam membangun tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar, didampingi pejabat tinggi madya dan pratama Kemenko PMK, menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 dari Anggota III BPK RI Akhsanul Khaq bersama jajaran tim pemeriksa di Kantor Kemenko PM.

Menko Muhaimin menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas proses pemeriksaan yang telah dilakukan secara profesional serta berbagai masukan yang diberikan untuk memperkuat tata kelola keuangan di lingkungan Kemenko PM.

"Pertama, kami sangat berterima kasih atas pemeriksaan yang telah dilaksanakan rekan-rekan BPK kepada Kemenko PM sebagai instansi baru," ujar Menko Muhaimin.

Ia menegaskan, seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai bentuk komitmen Kemenko PM dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

"Rekomendasi LHP ini akan segera kami tindak lanjuti sebagai komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran BPK atas penilaian, masukan, dan rekomendasi konstruktif yang akan memperkuat manajemen tata kelola keuangan Kemenko PM agar semakin sehat dan semakin kuat," katanya.

Menurutnya, sebagai kementerian koordinator yang baru dibentuk, Kemenko PM terus melakukan penguatan sistem kelembagaan agar mampu menjalankan fungsi koordinasi secara optimal dalam mendukung berbagai program prioritas nasional.

Menko Muhaimin menambahkan, penguatan tata kelola keuangan menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai kebijakan strategis pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan percepatan pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat.

"Apa yang kami lakukan merupakan bagian dari pelaksanaan berbagai Instruksi Presiden, Keputusan Presiden, dan Peraturan Presiden yang menjadi landasan tugas Kemenko PM. Karena itu, penilaian dan rekomendasi BPK juga menjadi bagian penting dalam menyukseskan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional tersebut," ucap Menko Muhaimin.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, menyampaikan apresiasi atas capaian Kemenko PM yang berhasil memperoleh opini WTP pada penyusunan laporan keuangan pertamanya sebagai kementerian baru. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen Kemenko PM dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku.

“Mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK dan suatu hal yang bagus karena penyusunan laporan yang pertama kali oleh Kemenko PM,” ucap Akhsanul Khaq.

Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pertama ini menjadi fondasi penting bagi Kemenko PM untuk terus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Ke depan, Kemenko PM berkomitmen menjadikan setiap rekomendasi BPK sebagai pijakan dalam melakukan perbaikan berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan tugas koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Nomor: 149/HM.04/07/2026

Instagram: @kemenkopmri
TikTok: @kemenkopm
X: @kemenkopmri

Biro Komunikasi Pengelolaan Data dan Informasi
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat