Dari Kebumen hingga Banyumas: Langkah Nyata KemenkoPM Bangun Masyarakat Berdaya

Perjalanan kerja Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar ke Provinsi Jawa Tengah pada 25 Juni 2026 bukan sekadar rangkaian kunjungan ke dua kabupaten. Di balik agenda tersebut, tersimpan gambaran tentang pendekatan baru pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, di antaranya menghubungkan peluang kerja, penguatan ekonomi lokal, dan kolaborasi lintas sektor dalam satu ekosistem pemberdayaan masyarakat.

Langkah ini menjadi bagian dari implementasi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 6 Tahun 2026 yang menetapkan 88 lokasi prioritas pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga tingkat desa dan kelurahan. Penetapan tersebut menjadi pijakan agar berbagai program kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga lembaga nonpemerintah dapat bergerak dalam arah yang sama dan menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Di antara 88 wilayah tersebut, Kabupaten Kebumen dan Banyumas dipilih sebagai daerah prioritas. Keduanya memiliki tantangan kemiskinan yang masih perlu diatasi, namun di saat yang sama menyimpan potensi ekonomi besar yang dapat menjadi motor peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara tepat.

Perjalanan dimulai di Kabupaten Kebumen melalui penyelenggaraan Global Talent Day Kebumen Job Fair & PMI Expo 2026. Ribuan pencari kerja memadati lokasi kegiatan untuk mencari informasi, mengikuti proses rekrutmen, hingga berkonsultasi mengenai peluang bekerja di dalam maupun luar negeri.

Lebih dari 7.000 lowongan kerja tersedia dari berbagai sektor. Tidak hanya perusahaan dalam negeri, berbagai lembaga penempatan pekerja migran resmi juga hadir membuka akses kerja ke luar negeri melalui jalur yang aman dan sesuai prosedur.

Bagi pemerintah, persoalan ketenagakerjaan hari ini bukan semata-mata soal ketersediaan pekerjaan. Tantangan yang masih dihadapi adalah bagaimana memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi yang benar, pelatihan yang memadai, serta pendampingan agar mampu memasuki dunia kerja secara legal dan terlindungi.

Karena itu, Kemenko PM terus mendorong penguatan sistem penempatan pekerja migran melalui jalur resmi. Masyarakat didorong memahami pentingnya berangkat secara legal, meningkatkan keterampilan, menguasai bahasa asing, sekaligus mempersiapkan diri sebagai talenta Indonesia yang mampu bersaing di pasar kerja global.

Pendekatan tersebut juga menempatkan pekerja migran sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat. Selain memberikan penghasilan bagi keluarga melalui remitansi, pekerja migran juga membawa pulang pengalaman, keterampilan, serta jejaring internasional yang dapat menjadi modal pembangunan ekonomi di daerah asalnya. Karena itu, literasi keuangan dan perencanaan masa depan menjadi bagian penting agar bekerja ke luar negeri benar-benar menjadi investasi bagi kehidupan setelah kembali ke Indonesia.

Dari Kebumen, perjalanan berlanjut menuju Kabupaten Banyumas. Berbeda dengan pendekatan di Kebumen yang berfokus pada penciptaan peluang kerja, di Banyumas pemerintah menitikberatkan perhatian pada pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.

Kawasan Wisata Edukasi Pereng di Kecamatan Cilongok menjadi lokasi utama kunjungan. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi gula kelapa terbesar di dunia. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Banyumas, sekitar 90 persen ekspor gula kelapa dunia berasal dari Indonesia, dan sekitar 80 persen di antaranya diproduksi dari kawasan Cilongok dan Banyumas.

Besarnya potensi tersebut justru menghadirkan ironi. Di tengah posisi strategis sebagai pemasok gula kelapa dunia, Kabupaten Banyumas masih memiliki sekitar 194 ribu penduduk miskin. Kondisi itu menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat di sekitarnya.

Karena itulah pemerintah mendorong pembangunan ekosistem ekonomi yang tidak berhenti pada produksi bahan baku, tetapi diperkuat melalui hilirisasi, peningkatan kualitas produk, dukungan pembiayaan, perlindungan tenaga kerja, hingga perluasan akses pasar. Dengan demikian, nilai tambah yang dihasilkan dapat dinikmati secara lebih merata oleh petani, pelaku usaha, dan masyarakat desa.

Selama berada di Banyumas, Menko PM menandatangani prasasti Kawasan Wisata Edukasi Pereng sebagai simbol penguatan kawasan pemberdayaan masyarakat. Kunjungan juga diisi dengan peninjauan prototipe Program PERMATA (Perempuan Mandiri melalui Ternak Ayam), penanaman bibit kelapa genjah sebagai upaya menjaga keberlanjutan komoditas unggulan daerah, serta melihat langsung proses produksi dan berbagai produk gula kelapa yang telah memasuki pasar ekspor.

Momentum tersebut juga menjadi ruang kolaborasi berbagai pihak. Dukungan pemberdayaan masyarakat disalurkan melalui Program PERMATA, bantuan bibit kelapa, perlindungan bagi penderes melalui BPJS Ketenagakerjaan, hingga kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga keuangan untuk memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat desa.

Seluruh rangkaian kegiatan itu mencerminkan arah baru pembangunan yang tengah didorong pemerintah. Pendekatan pemberdayaan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan dibangun melalui sinergi lintas sektor agar potensi ekonomi lokal dapat berkembang menjadi sumber kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi berbasis potensi daerah. Komoditas unggulan tidak cukup hanya diproduksi, tetapi juga harus diolah, dipasarkan, dan didukung oleh ekosistem yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Kunjungan kerja ke Kebumen dan Banyumas menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak dapat diselesaikan dengan satu program tunggal. Dibutuhkan pendekatan yang menghubungkan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan UMKM, penguatan komoditas unggulan daerah, hingga kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Melalui penetapan 88 lokasi prioritas dan berbagai program yang menyertainya, pemerintah berupaya memastikan bahwa pembangunan benar-benar hadir hingga tingkat desa. Tujuannya bukan sekadar menurunkan angka kemiskinan, tetapi membangun masyarakat yang semakin mandiri, produktif, dan mampu tumbuh dari kekuatan yang dimiliki daerahnya sendiri.