Bukan Sekadar Tempat Pulang, Hunian Layak Jadi Jalan Keluar dari Kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya soal pendapatan yang terbatas. Bagi banyak pekerja, persoalan ini juga terasa dari sulitnya mendapatkan hunian layak, tingginya biaya transportasi, hingga besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, upaya mengentaskan kemiskinan perlu menyentuh kebutuhan mendasar yang memengaruhi kemampuan masyarakat untuk hidup layak dan membangun kemandirian ekonomi.

Persoalan ini menjadi relevan dalam peringatan Hari Internasional Pemberantasan Kemiskinan pada 17 Oktober 2026 yang mengusung tema Safe Homes for All atau Rumah Aman untuk Semua.

Tema ini mengingatkan bahwa upaya menghapus kemiskinan tidak cukup hanya dengan meningkatkan pendapatan. Masyarakat juga perlu memiliki akses terhadap kebutuhan dasar yang memungkinkan mereka hidup layak dan berkembang.

Bagi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), hunian layak merupakan bagian dari upaya membangun kemandirian masyarakat. Pengentasan kemiskinan perlu bergerak melampaui bantuan jangka pendek, menuju kebijakan yang mampu mengurangi beban pengeluaran sekaligus memperluas kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Arah tersebut sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

Salah satu langkah konkret yang didorong Kemenko PM adalah Program 10.000 Hunian Pekerja, yang dikoordinasikan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Program ini ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking Griya Pekerja Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada 4 November 2025.

Melalui program tersebut, pekerja diharapkan memperoleh akses hunian yang lebih terjangkau dan dekat dengan tempat kerja maupun transportasi, sehingga biaya hidup yang harus ditanggung setiap bulan dapat berkurang.

“Langkah kita ini adalah upaya bersama mewujudkan komitmen kita bagi mayoritas pekerja untuk memiliki hunian terjangkau, terutama yang dekat dengan lokasi transportasi serta tempat kerja mereka,” ucap Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan yang bersumber dari Survei Biaya Hidup Badan Pusat Statistik, rata-rata biaya transportasi masyarakat Indonesia mencapai 12,46 persen dari total pengeluaran rumah tangga bulanan. Pengeluaran ini menjadi beban tersendiri, terutama bagi pekerja yang tinggal jauh dari lokasi kerja.

Program 10.000 Hunian Pekerja dilaksanakan secara bertahap hingga 2029. Pengembangannya mencakup pembangunan Sarana Kesejahteraan Pekerja (SKP) baru di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten, serta renovasi fasilitas di Jababeka, Cikarang. Peluang perluasan juga terbuka di kawasan industri lain, termasuk Gresik, dengan mempertimbangkan kesiapan lahan, perencanaan, dan anggaran.

Agar manfaatnya menjangkau lebih banyak pekerja, penyediaan hunian membutuhkan kolaborasi pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, pengelola kawasan industri, dan pemerintah daerah.

Di sinilah Kemenko PM mengambil peran penting, yaitu mengorkestrasi kebijakan lintas sektor agar program perumahan, perlindungan pekerja, dan upaya peningkatan kesejahteraan saling mendukung.

Pendekatan ini mencerminkan semangat pemberdayaan masyarakat yang didorong Kemenko PM. Masyarakat tidak cukup hanya dibantu untuk bertahan menghadapi tekanan ekonomi, tetapi juga perlu mendapatkan akses dan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya secara berkelanjutan.

Hunian layak menjadi salah satu bagian dari ekosistem tersebut, bersama akses pekerjaan, perlindungan sosial, layanan dasar, dan peluang usaha. Pada akhirnya, mengentaskan kemiskinan berarti memastikan masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk hidup dengan layak dan mandiri.

Melalui Program 10.000 Hunian Pekerja dan penguatan kolaborasi lintas sektor, Kemenko PM mendorong agar rumah yang aman dan terjangkau bukan hanya menjadi impian, melainkan bagian nyata dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebab, rumah yang layak bukan sekadar tempat untuk pulang setelah bekerja. Rumah adalah tempat keluarga membangun harapan, dan salah satu pijakan penting untuk melangkah keluar dari kemiskinan.