Lompat ke konten utama
← Kembali
Buku dan Laporan 22 Mei 2026

Buku Saku Pemberdayaan Masyarakat 101

101 Pemberdayaan Masyarakat

PDF · 45,5 MB · halaman

Mencari… Tidak ditemukan dari

Memuat dokumen…

Pratinjau tidak dapat ditampilkan

Dokumen ini dilindungi kata sandi sehingga tidak bisa dipratinjau di sini. Unduh dokumennya untuk membukanya.

Dokumen tetap bisa dibuka di tab baru atau diunduh.

Unduh PDF

Tentang Dokumen Ini

Buku Saku Pemberdayaan Masyarakat 101 disusun oleh Tim Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) sebagai sarana pengenalan pengetahuan dasar mengenai peran, tugas, dan program kementerian bagi pegawai baru, peserta magang, maupun masyarakat umum. Buku ini menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan amanat Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, yang bertujuan mengubah pendekatan bantuan sosial dari sekadar pemberian bantuan jangka pendek menjadi upaya memampukan masyarakat agar dapat hidup mandiri. Melalui arah baru ini, pemberdayaan berfokus pada perlindungan agar warga tidak jatuh miskin (to protect), pembukaan akses ke sumber daya produktif (to empower), serta peningkatan kualitas hidup dan kemandirian (to transform).


Sebagai kementerian koordinator yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024, Kemenko PM bertindak sebagai orkestrator yang menyelaraskan, mengordinasikan, dan mengendalikan program-program kerja di berbagai kementerian dan lembaga. Lingkup koordinasi Kemenko PM mencakup instansi yang menangani urusan sosial, ketenagakerjaan, pekerja migran, desa dan daerah tertinggal, UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, hingga badan penyelenggara jaminan sosial. Untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran, Kemenko PM mengawal penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan berbasis desil.


Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat didukung oleh sembilan instrumen utama yang menyentuh berbagai aspek kehidupan warga. Instrumen tersebut meliputi perlindungan dan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan), bantuan sosial, penguatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan keterampilan angkatan kerja dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), penguatan koperasi desa, pembangunan dan kemandirian desa, serta pelaksanaan reforma agraria dan program transmigrasi. Seluruh upaya ini dihadirkan untuk membangun ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Biro Komunikasi Pengelolaan Data dan Informasi

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Buku dan Laporan Lainnya

Alat Aksesibilitas