Lompat ke konten utama
Menko Muhaimin: Jangan Lagi Anak Tirikan Anggaran Pemberdayaan

Menko Muhaimin: Jangan Lagi Anak Tirikan Anggaran Pemberdayaan

Siaran Pers 28 Oktober 2026

Nomor: 258/KPI/HM.04/10/2026

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar meminta agar anggaran pemberdayaan tidak lagi menjadi “anak tiri” dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).


Menurutnya, anggaran pemberdayaan harus ditempatkan sebagai investasi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, membuka lapangan kerja, dan memperluas kesempatan usaha. Kementerian dan lembaga yang mengelola APBN perlu mengubah cara pandang agar pemberdayaan menjadi prioritas pembangunan.



“Saya minta kepada Menteri Keuangan, saya minta kepada lembaga dan kementerian yang memegang kendali APBN, jangan lagi mencoret anggaran pemberdayaan karena anggaran pemberdayaan itu biasanya anak tiri. Jangan meletakkan anggaran pemberdayaan sebagai anak tiri, tapi menjadi anak utama,” ucap Menko Muhaimin di Jakarta, Rabu (28/10/2026).



Menko Muhaimin menilai, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari kemampuan program pemerintah menciptakan kemandirian.



Masyarakat yang sebelumnya menjadi penerima bantuan perlu mendapatkan jalan untuk meningkatkan keterampilan, memperoleh pekerjaan, atau mengembangkan usaha.



Salah satu contoh pemberdayaan berbasis APBN yang dinilai berhasil adalah program MBG melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Program tersebut dinilai mampu membangun ekosistem ekonomi baru dalam waktu relatif cepat, mulai dari membuka peluang usaha hingga menyerap tenaga kerja dari kelompok masyarakat miskin.



Selain program berbasis APBN, Menko Muhaimin mencontohkan pesantren sebagai model pemberdayaan yang tumbuh dari inisiatif masyarakat. Pesantren tidak hanya menyediakan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu tanpa biaya, tetapi juga membangun karakter, keterampilan, dan kemandirian santri.



“Ada juga lembaga-lembaga swasta yang berbasis bisnis. Kayak di Bekasi itu ada kawasan industri, namanya MM2100 bikin SMK yang langsung applicable dengan dunia industri,” jelas Menko Muhaimin.



“Peserta didiknya dididik dengan skill dan attitude serta karakter Jepang, sehingga langsung diserap di perusahaan-perusahaan Jepang di Tanah Air maupun langsung ke Jepang. Itu bukti komitmen pemberdayaan model pendidikan dan model bisnis,” sambungnya.



Menurutnya, berbagai contoh tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan dapat berjalan melalui beragam pendekatan. Pemerintah dapat menggerakkan program melalui APBN, masyarakat dapat membangun inisiatif secara mandiri, sementara dunia usaha dan lembaga sosial dapat memperluas dampak melalui kolaborasi.



Karena itu, pemberdayaan masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber pendanaan. Pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga zakat, filantropi, badan usaha milik negara (BUMN), sektor swasta, serta berbagai pihak yang memiliki program sosial dan ekonomi masyarakat.



Kemenko PM akan terus mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar program pemberdayaan berjalan lebih terpadu. Dengan begitu, anggaran negara tidak hanya hadir untuk meringankan beban masyarakat hari ini, tetapi juga membuka jalan bagi kemandirian ekonomi mereka di masa depan.



Instagram: @kemekopmri

TikTok: @kemenkopm

X: @kemenkopmri



Biro Komunikasi, Pengelolaan Data, dan Informasi

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Biro Komunikasi Pengelolaan Data dan Informasi

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Alat Aksesibilitas